KARAWANG, Jabartime.com — Wacana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait rencana relokasi warga Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, serta pembentukan danau sebagai solusi banjir langganan di wilayah tersebut, mendapat tanggapan dari Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, Minggu (25/1/2026).
Saan mengatakan, wacana relokasi dan pembentukan danau tidak bisa diputuskan secara instan tanpa kajian menyeluruh, terutama terkait dampak sosial dan keberlanjutan kehidupan warga yang terdampak.
“Kita hitung plus minusnya soal Karangligar, wacana danau dan relokasi. Kalau direlokasi, seperti apa? Dibawa ke mana? Bagaimana menjamin keseharian dan kehidupan mereka? Pasti ada transisi yang cukup panjang,” ujar Saan.
Menurut Saan, bagi warga Karangligar yang telah tinggal secara turun-temurun, relokasi bukan perkara mudah karena menyangkut ikatan sosial, ekonomi, dan budaya.
“Bagi warga yang sudah lahir dan besar tinggal di situ secara turun-temurun, tentu tidak gampang. Ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan,” ujarnya.
Dia menilai, sebelum masuk pada opsi relokasi, pemerintah provinsi perlu terlebih dahulu mengevaluasi langkah-langkah penanganan banjir yang saat ini sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Karawang, khususnya pembangunan infrastruktur pengendali banjir.
“Sekarang kita lihat dulu apa yang telah dilakukan pemerintah pusat dan Pemkab Karawang terkait pembuatan pengendali banjir. Kalau itu sudah selesai dan masih banjir, relokasi bisa dipertimbangkan,” jelasnya.
Namun, jika setelah proyek pengendali banjir rampung Karangligar tidak lagi terdampak banjir saat musim hujan, menurut Saan, berarti akar permasalahan sudah berhasil ditangani tanpa harus melakukan relokasi besar-besaran.
“Kalau pengendali banjir selesai dan saat hujan tidak banjir, berarti kita sudah menyelesaikan akar masalahnya,” tegasnya.
Saan menekankan bahwa penanganan banjir harus fokus pada sumber utama permasalahan, bukan sekadar solusi instan. Ia menyebut, salah satu akar persoalan banjir Karangligar adalah pertemuan Sungai Cibeet dan Sungai Citarum yang memicu fenomena backwater.
“Akar masalahnya adalah pertemuan Sungai Cibeet dan Citarum, ada backwater, dan itu yang sedang kita tangani. Penanganan tidak bisa instan, harus di sumber masalahnya,” kata Saan.
Dia menambahkan, keputusan relokasi sebaiknya diambil setelah pemerintah dapat memastikan apakah pembangunan pengendali banjir di Karangligar benar-benar efektif atau tidak menahan luapan air.
“Jadi kita lihat nanti, setelah pengendali banjir Karangligar selesai, apakah musim hujan masih banjir atau tidak,” pungkasnya.
Sementara sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan Desa Karangligar berada di wilayah cekungan sehingga dinilai akan terus terdampak banjir. Ia mendorong relokasi warga dan menjadikan kawasan tersebut sebagai danau sebagai solusi jangka panjang, meski mengakui relokasi bukan perkara mudah karena masih adanya penolakan warga.
