KARAWANG, Jabartime.com – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Karawang terus mendorong implementasi program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) sebagai bagian dari upaya pembangunan kependudukan berbasis pendidikan. Program ini merupakan inisiatif nasional dari BKKBN yang telah dijalankan di berbagai wilayah, termasuk di Provinsi Jawa Barat.
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, dan Informasi (PPADI) DPPKB Karawang, Oji Syaroji, menjelaskan bahwa program SSK bertujuan untuk mengintegrasikan isu-isu kependudukan ke dalam lingkungan sekolah, mulai dari reproduksi sehat, bonus demografi, hingga pendewasaan usia perkawinan.
“SSK ini program nasional dari BKKBN. Di Karawang sendiri sudah ada empat sekolah yang menjalankan, yaitu SMA Negeri 3 Karawang, SMA Tegalwaru, SMA Pedes, dan SMA Negeri Cikampek. Program ini mengajarkan siswa memahami isu kependudukan sejak dini, misalnya tentang kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, sampai ke pemanfaatan bonus demografi,” ujarnya, Jumat (13/06/25).
Lebih jauh, Oji menjelaskan bahwa pelaksanaan SSK tidak hanya terbatas pada penyuluhan, tetapi juga masuk ke kurikulum secara tematik. Materi kependudukan seperti kesehatan reproduksi disisipkan dalam mata pelajaran yang relevan, seperti Biologi.
“Program ini tidak menambah mata pelajaran baru, tapi disisipkan ke dalam pelajaran yang sudah ada. Misalnya, di Biologi bisa dimasukkan materi tentang kesehatan reproduksi dan kehamilan,” tambahnya.
Menurut Oji, meski program ini telah berjalan sekitar 3–4 tahun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, terutama keterbatasan anggaran. Namun demikian, strategi pengimbasan tetap dilakukan, yaitu dengan menularkan praktik baik dari sekolah yang sudah menjalankan SSK ke sekolah-sekolah sekitar.
“Contohnya di SMA 3 Karawang bisa mengimbas ke SMA 4 dan SMK sekitar. SMA di Tegalwaru diharapkan bisa menginspirasi sekolah lain di wilayah yang sama. Jadi program ini berkembang tidak hanya di satu titik,” jelas Oji.
Selain itu, keberhasilan implementasi SSK juga dinilai oleh tim provinsi melalui beberapa indikator, seperti banyaknya siswa yang terlibat, adanya struktur organisasi yang jelas, serta kegiatan yang terstruktur, seperti adanya Pojok Baca, PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja), pengelolaan sampah, dan keterlibatan Duta GenRe.
“SSK juga terintegrasi dengan berbagai program lain, seperti Duta GenRe, UKS, dan PMR. Semua diarahkan untuk mendukung Bangga Kencana, yaitu program pembangunan kependudukan dan keluarga berencana nasional,” ungkap Oji.
Lebih lanjut, keterlibatan guru dan siswa menjadi kunci sukses program ini. DPPKB menyerahkan pengelolaan teknis kepada masing-masing sekolah untuk merekrut guru dan siswa yang akan terlibat dalam pengembangan dan penyebaran informasi kependudukan.
“Dari kami hanya memfasilitasi, selebihnya sekolah yang mengembangkan. Harapannya, guru juga bisa jadi penggerak dan siswa bisa menjadi agen perubahan,” pungkasnya.
Dengan pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif, Program Sekolah Siaga Kependudukan diharapkan mampu menanamkan kesadaran dan pemahaman mendalam kepada generasi muda mengenai pentingnya perencanaan hidup sejak usia sekolah.
