KARAWANG, Jabartime.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan melalui strategi pengendalian inflasi serta percepatan digitalisasi.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, dalam acara Pasamoan Agung bertema “Strategi Menjaga Daya Beli dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengendalian Inflasi dan Perluasan Digitalisasi”, yang digelar di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang pada Rabu (11/6/2025).
Dalam paparannya, Herman menekankan bahwa kondisi ekonomi Jawa Barat saat ini berada dalam situasi yang relatif stabil, dengan inflasi berada di angka 1,47 persen. Ia menjelaskan bahwa angka ini masih dalam batas toleransi nasional, yakni 2,5 persen.
“Secara umum, kondisi ekonomi Jawa Barat baik-baik saja. Tapi tetap harus waspada, karena inflasi yang terlalu rendah bisa mengarah pada deflasi, dan itu tidak sehat bagi produsen,” jelas Herman.
Menurutnya, Kota Cirebon mencatat inflasi terendah di Jawa Barat dengan angka sekitar 0,9 persen, sementara inflasi tertinggi tercatat di Kota Sukabumi, yang berada di atas 2 persen. Rata-rata inflasi Jawa Barat saat ini berada pada posisi kritis, mendekati batas bawah, sehingga perlu dikendalikan agar tidak mengalami deflasi.
Herman mengungkapkan bahwa Gubernur Jawa Barat saat tengah mendorong penggabungan antara ekonomi tradisional dan digitalisasi sebagai strategi kunci. Tradisi lokal tetap dijaga dan dijadikan pijakan dalam menghadapi dinamika ekonomi modern.
“Ekonomi tradisi itu sederhana: seetik mahi loba nyesa hemat dan efisien. Inflasi secara makro dimulai dari keluarga. Kalau keluarga bisa mengatur pendapatan dan belanja dengan bijak, itu akan berdampak besar secara ekonomi,” ujarnya.
Ia memberikan contoh nyata seperti pemanfaatan lahan sempit di rumah untuk menanam tanaman produktif seperti cabai rawit.
“Dengan menanam sendiri, pengeluaran keluarga bisa ditekan. Kalau pengeluaran minimal, pendapatan maksimal, maka keluarga akan sejahtera,” tambahnya.
Sekda Jabar juga menegaskan pentingnya menjaga daya beli masyarakat untuk meningkatkan tingkat konsumsi, yang pada akhirnya akan memacu laju pertumbuhan ekonomi. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat berada di kisaran 4,9 persen, dengan target menembus angka di atas 5 persen tahun ini.
Selain konsumsi rumah tangga, ia menyebut tiga elemen penting lain yang menjadi perhatian pemerintah daerah yakni belanja pemerintah (government spending), investasi, dan ekspor-impor.
“Tahun lalu, investasi di Jawa Barat mencapai Rp251 triliun, tertinggi secara nasional. Tapi masih ada tantangan, karena investasi yang masuk bersifat relatif eksklusif dan belum signifikan menurunkan angka pengangguran. Maka, investasi ke depan harus lebih inklusif dan padat karya,” katanya.
Menutup pernyataannya, Herman menyampaikan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi bisa inklusif.
Oleh karena itu ia mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mendorong peningkatan pendidikan vokasi yang menghasilkan tenaga kerja terampil, terutama untuk sektor industri pengolahan, yang banyak diminati oleh investor.
“Dengan pendidikan vokasi yang baik, tenaga kerja kita bisa langsung diserap oleh industri. Ini bagian dari upaya kita menyiapkan ekosistem ekonomi yang sehat dan berkelanjutan,” tutupnya.
