KARAWANG – Jelang Musyawarah Cabang (Muscab) BPC HIPMI Karawang, konflik internal makin memanas.
Muhamad Fauzi, Ketua Bidang 6 BPC HIPMI Karawang, menegaskan bahwa konflik dalam tubuh organisasi tak bisa dihindarkan karena masa bakti kepengurusan saat ini sudah kedaluwarsa sejak enam bulan lalu.
“Berdasarkan AD/ART, setelah tiga bulan masa bakti habis dan tidak ada Muscab, kepengurusan kehilangan kewenangan,” tegas Fauzi, Rabu,(21/5/2025).
Melihat kekosongan kepemimpinan, sejumlah pengurus HIPMI Karawang mengajukan surat permohonan penunjukan karteker ke DPD HIPMI Jawa Barat.
Langkah ini kemudian direspons dengan mediasi oleh BPD, yang mempertemukan dua kubu: kelompok yang mendukung penunjukan karteker dan kelompok yang masih mendukung kepengurusan lama.
“Permohonan kami jelas, sesuai konstitusi organisasi. Tapi dalam mediasi, kami justru dipaksa menerima kondisi status quo tanpa penjelasan yang memadai,” keluh Fauzi.
Mediasi yang difasilitasi oleh Sekum BPD atas instruksi Ketua Umum BPD Jawa Barat menghasilkan satu poin penting: yaitu permintaan untuk membuka database keanggotaan HIPMI Karawang secara transparan. Dalam pertemuan itu menghasilkan kesepakatan pembentukan team verifikasi data Base yang terdiri dari 4 anggota BPC HIPMI dan satu Pengurus BPD.
“Ini organisasi, bukan kelompok rahasia. Masa kita tidak tahu siapa saja anggotanya? Sampai hari ini database keanggotaan belum pernah dipublikasikan,” tambah Fauzi dengan nada kecewa.
Fauzi berharap BPD Jawa Barat bersikap bijak dan berpihak pada aturan organisasi, bukan pada kepentingan kelompok tertentu. “Kalau organisasi mau sehat, kuncinya adalah transparansi dan kepatuhan pada AD/ART,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa pihaknya akan menolak hasil Muscab jika amanah tidak dilakukan. Dan kepanitiaan harus berhenti melakukan tahapan muscab karena verifikasi keanggotaan belum di laksanakan oleh tim verifikasi.
“Jelas kita menolak. Dan kita tidak mengakui hasil Muscab karena adanya indikasi intervensi dari pihak lain,” tukasnya.
Sementara itu, Meski diwarnai isu dualisme dan desakan pembentukan karteker oleh sebagian pihak, panitia Musyawarah Cabang (Muscab) VII BPC HIPMI Karawang memastikan proses pemilihan ketua baru tetap berjalan sesuai mekanisme organisasi.
Ketua Organizing Committee (OC) Muscab VII, Ikbal Anggara, menyampaikan bahwa tahapan pendaftaran bakal calon ketua umum telah dibuka sejak 19 Mei dan ditutup pada 21 Mei. Hingga kini, baru satu kandidat, David, yang telah mengambil formulir pencalonan.
“Masih ada kemungkinan tambahan dua calon lagi. Tapi untuk saat ini baru satu yang ambil formulir,” jelas Ikbal, Selasa (21/5/2025).
Ikbal menegaskan bahwa proses Muscab merupakan hasil keputusan rapat Badan Pengurus Lengkap (BPL) BPC HIPMI Karawang, dan telah mendapat pengesahan dari BPD HIPMI Jawa Barat.
Menanggapi isu adanya permintaan karteker dan muscab tandingan, Ikbal menyatakan bahwa pihaknya tetap fokus menjalankan tugas panitia sesuai arahan organisasi. “Kami on the track. Semua sudah sesuai hasil rapat dan asistensi dari BPD,” tegasnya.
Terkait keterlambatan penyelenggaraan Muscab, Ikbal mengakui bahwa ada faktor teknis dan administratif di tingkat provinsi yang menjadi pertimbangan. “Kami di OC hanya menjalankan teknis pelaksanaan. Soal proses di atas, itu wilayahnya BPD,” tambahnya.
Muscab VII BPC HIPMI Karawang direncanakan digelar pada 29 Juni 2025. Setelah tahapan pengembalian formulir pada 26 Mei, panitia akan melanjutkan dengan verifikasi berkas hingga 30 Mei, dilanjutkan dengan masa sanggah dan penetapan calon.
Untuk proses verifikasi keanggotaan, Ikbal menyebut itu menjadi tanggung jawab bidang OKK dan koordinator SD BPC HIPMI Karawang.
