KARAWANG, Jabartime.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Kabupaten Karawang menyoroti rendahnya serapan APBD 2025 hingga November. Ketua Komisi II DPRD Karawang, Mumun Maemunah, menyebut dari 30 OPD, terdapat 16 OPD yang realisasi anggarannya masih di bawah 70 persen.
OPD dengan serapan rendah itu bahkan berasal dari perangkat strategis seperti Dinas PUPR, PRKP, Bappeda, DPKP, Disnakertrans, DLH, hingga DinkopUKM.
Mumun menilai kondisi tersebut menunjukkan lemahnya perencanaan dan pelaksanaan program. “Rendahnya serapan anggaran di OPD inti pembangunan menunjukkan perencanaan tidak matang dan program tidak berjalan sesuai target,” ujarnya.
Ia menegaskan, APBD adalah kontrak kerja pemerintah daerah kepada masyarakat. Ketika serapan anggaran terlambat, maka pembangunan juga tertunda.
PKS menilai dampak serapan rendah terlihat pada lambatnya pembangunan infrastruktur, termasuk perbaikan jalan, irigasi, dan drainase. Program perumahan, permukiman, serta lingkungan hidup juga belum optimal. Sektor pertanian dan UMKM masih minim dukungan, sementara program ketenagakerjaan belum efektif di tengah tingginya angka pengangguran.
Menurut Fraksi PKS, persoalan serapan anggaran bukan sekadar angka, melainkan mencerminkan kinerja birokrasi. “Serapan rendah menggambarkan birokrasi belum mampu mengeksekusi program prioritas,” kata Mumun.
PKS mengusulkan evaluasi menyeluruh terhadap OPD yang serapannya rendah, mulai dari perencanaan, koordinasi hingga kapasitas pelaksanaannya. Selain itu, perlu penguatan pengawasan internal, percepatan administrasi, dan pelaksanaan program prioritas agar manfaat pembangunan segera dirasakan masyarakat.
Transparansi juga diminta ditingkatkan, terutama bagi OPD dengan anggaran besar dan program strategis. PKS menegaskan komitmennya mengawal pelaksanaan APBD agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kinerja bukan diukur dari besar anggaran, tetapi manfaatnya. Anggaran bukan untuk disimpan, tetapi untuk dijalankan. Jika serapan rendah, berarti manfaat bagi rakyat ikut tertunda,” tegas Mumun.
Fraksi PKS meminta pemerintah daerah memberikan tindakan tegas kepada OPD yang lamban mengeksekusi program. “Ini bentuk kepedulian kami untuk mewujudkan Karawang yang mandiri, maju, dan berdaya saing sesuai RPJMD,” pungkasnya.
