KARAWANG, JABARTIME.COM – Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Bappeda tengah mempersiapkan partisipasinya dalam program nasional Sekolah Rakyat yang digagas oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Program ini bertujuan memberikan akses pendidikan layak dan menyeluruh bagi anak-anak dari keluarga miskin, melalui sistem pendidikan berasrama yang seluruh kebutuhannya ditanggung negara.
Menurut Kepala Bappeda Karawang, Ridwan Salam, melalui Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Dadan Nurdiansyah, pelaksanaan program ini dirancang dalam tiga gelombang, yang penentuan wilayahnya telah ditetapkan oleh Kemensos. Karawang sendiri, sejauh ini belum masuk dalam gelombang satu maupun dua.
“Karawang diusulkan masuk ke gelombang ketiga. Kita telah mengusulkan lahan yang cukup luas, yaitu sekitar 5,07 hektar di kawasan Tegalwaru. Lahan ini sudah beberapa kali disebutkan oleh Pak Bupati Karawang Aep Saepulloh dalam rilis medianya sebagai bentuk kesiapan daerah,” ungkap Dadan, Jumat 11 April 2025.
Ia menjelaskan bahwa lokasi yang diajukan telah melalui tahap verifikasi awal. “Saat ini bidang aset BPKAD bersama tim dari Kominfo, Dinsos, dan DPUPR sedang melakukan peninjauan lapangan serta penyusunan gambar teknis,” tambahnya.
Program Sekolah Rakyat sendiri akan membangun satu sekolah di setiap kabupaten/kota, dengan target seribu peserta didik dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Syarat utama calon peserta adalah berasal dari keluarga miskin kategori desil 1 dan desil 2, yang merujuk pada 10-20% populasi termiskin.
“Untuk proses seleksi, tetap dilakukan. Kita hanya diminta menyiapkan data anak miskin usia 7 sampai 18 tahun dan kesiapan lahan. Pembangunan gedung nantinya akan dilaksanakan langsung oleh Kementerian PUPR,” jelas Dadan.
Ia juga menekankan bahwa semua kebutuhan peserta didik akan dibiayai oleh APBN. Mulai dari makan, pakaian, tempat tinggal, hingga fasilitas penunjang pendidikan seperti tablet dan laptop.
“Konsepnya, mereka tidak boleh pulang pergi, tapi tinggal penuh di asrama sampai lulus. Ini sangat baik untuk memutus rantai kemiskinan,” ujarnya.
Namun hingga kini, pembangunan fisik sekolah di Karawang masih menunggu kepastian jadwal dari pemerintah pusat. “Belum bisa dipastikan apakah akan dibangun tahun ini atau 2026,”tutup Dadan.
Program Sekolah Rakyat menjadi harapan baru untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin. Dengan pendekatan terintegrasi dan dukungan penuh dari pemerintah pusat, Karawang bersiap untuk menjadi bagian dari transformasi pendidikan inklusif di Indonesia.
