Dian Fahrud Jaman Kembali Pimpin NasDem Karawang Periode 2025–2029

Dian Fahrud Jaman Kembali Pimpin NasDem Karawang Periode 2025–2029. Foto : Yogi Kurnia.

KARAWANG, Jabartime.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Karawang masa bakti 2025–2029 resmi dilantik oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Jawa Barat di Hotel Resinda, Sabtu (23/8/2025).

Dalam struktur kepengurusan yang baru, Dian Fahrud Jaman, S.IP., M.IP dipercaya sebagai Ketua DPD NasDem Karawang, didampingi Mulyadi sebagai Sekretaris dan Firna Andriani sebagai Bendahara.

Read More

Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Saan Mustopa, yang hadir langsung pada acara tersebut menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari rangkaian konsolidasi dan pembenahan struktur kepengurusan partai secara nasional, khususnya di Jawa Barat.

“Jawa Barat menjadi salah satu prioritas konsolidasi. Beberapa hari terakhir kita sudah melantik pengurus di Bekasi, Purwakarta, Ciamis, dan Garut. Setelah Karawang, Senin nanti dilanjutkan di Kota Cirebon,” ujar Saan.

Menurutnya, penguatan struktur partai ini juga merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi Pemilu 2024. Beberapa DPD mengalami pergantian kepemimpinan, sementara di daerah lain ada perbaikan susunan kepengurusan.

“Kita ingin kesiapan menghadapi Pemilu 2029 dimulai dari struktur yang terorganisir, sistemik, dan masif berbasis TPS. Di Karawang, NasDem sudah menjadi tiga besar di parlemen dengan posisi kedua dalam perolehan suara. Target kita ke depan, kursi dan suara harus sejalan, minimal delapan kursi, tetap di posisi kedua, bahkan kalau bisa lebih tinggi,” tegasnya.

Saan juga menargetkan secara nasional Partai NasDem masuk tiga besar pada Pemilu 2029. Ia optimistis target itu realistis, mengingat dua pemilu terakhir NasDem konsisten berada di posisi empat besar dengan tren kenaikan suara dan kursi.

Selain konsolidasi internal, Saan turut menyinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 135 terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah.

“NasDem sudah punya sikap, tetapi tentu harus dibicarakan dengan partai lain di DPR. Saat ini DPR masih mengkaji, belum ada keputusan resmi,” ujarnya.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *