Oleh: Nani Suherni
Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Paramadina
KARAWANG, Jabartime.com – Di tengah laju digitalisasi yang kian masif, media sosial tak lagi sekadar ruang berbagi informasi personal. Platform digital kini menjadi arena strategis bagi organisasi sosial untuk membangun narasi, memobilisasi dukungan, sekaligus menjaga eksistensi. Bagi serikat buruh, media sosial menjelma sebagai “corong digital” yang menghubungkan perjuangan di jalanan dengan opini publik di ruang daring.
Namun, seberapa efektif peran tersebut benar-benar dijalankan?
Akun Instagram @fspmi_kspi milik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) memberikan gambaran tentang dinamika komunikasi digital organisasi buruh di Indonesia.
Dengan jumlah pengikut sekitar 36–37 ribu akun, FSPMI memiliki basis audiens yang relatif besar. Namun, tingkat engagement yang hanya berkisar 0,17–0,2 persen menunjukkan masih lebarnya jarak antara jangkauan pesan dan keterlibatan audiens.
Secara identitas, akun @fspmi_kspi tampil konsisten sebagai akun organisasi advokasi. Bio akun menegaskan afiliasi FSPMI dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) serta jaringan internasional seperti IndustriALL Global Union dan ITUC.
Identitas ini memperkuat legitimasi organisasi, sekaligus menempatkan FSPMI dalam ekosistem gerakan buruh global. Namun, karakter akun yang sangat formal dan institusional membuat gaya komunikasi cenderung satu arah.
Konten yang diunggah mayoritas berfokus pada aksi dan advokasi buruh, mulai dari pengumuman demonstrasi, dokumentasi aksi damai, peringatan May Day, hingga sambutan pimpinan dalam forum internal. Dari sisi fungsi organisasi, konten tersebut relevan dan penting. Instagram dimanfaatkan sebagai alat mobilisasi, dokumentasi perjuangan, serta sarana edukasi isu ketenagakerjaan.
Namun, dari perspektif komunikasi digital, pendekatan ini masih dominan bersifat broadcast, menyampaikan pesan tanpa banyak membuka ruang dialog.
Analisis penggunaan tagar turut memperkuat temuan tersebut. Hashtag seperti #aksiburuh, #demoburuh, #buruhbersatu, dan #tolakomnibuslaw mendominasi unggahan. Tagar ini menegaskan posisi advokatif FSPMI, tetapi sekaligus membatasi jangkauan pada kelompok yang sudah sejalan secara ideologis.
Minimnya penggunaan tagar bernuansa human interest, edukatif ringan, atau berbasis pengalaman personal buruh menjadi salah satu faktor rendahnya interaksi.
Padahal, FSPMI memiliki modal cerita yang kuat. Hasil wawancara dengan perwakilan buruh dan pengurus organisasi menunjukkan banyak narasi bernilai tinggi, mulai dari perjuangan menghadirkan BPJS Ketenagakerjaan, kemenangan gugatan UMSK di Mahkamah Konstitusi, pendampingan hukum bagi buruh korban PHK sepihak, hingga program kaderisasi. Sayangnya, kekuatan narasi ini belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam format visual storytelling yang ramah algoritma media sosial.
Di sisi lain, FSPMI menyadari pentingnya media sosial sebagai alat perjuangan. Platform digital dipandang sebagai sarana melawan framing negatif terhadap gerakan buruh yang kerap direduksi sebagai sekadar “tukang demo”. Media sosial memungkinkan organisasi menjelaskan konteks, sejarah, dan hasil konkret perjuangan buruh yang kerap luput dari perhatian media arus utama.
Namun, tantangan yang dihadapi tidak sederhana. Keterbatasan sumber daya manusia, minimnya literasi algoritma, perubahan kebijakan platform, hingga akses media sosial yang belum merata di kalangan buruh menjadi hambatan struktural. Dominasi konten formal dan teks panjang di laman resmi fspmi.or.id juga berkontribusi pada tingginya bounce rate serta rendahnya keterlibatan pembaca.
Dalam perspektif komunikasi organisasi, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara fungsi advokasi dan strategi komunikasi digital. Kredibilitas FSPMI sebagai organisasi tidak diragukan, proses verifikasi informasi dilakukan secara berlapis, satu pintu, dan berbasis data. Namun, di era algoritma, pesan yang benar tidak cukup jika tidak dikemas secara relevan, emosional, dan mudah diakses.
Ke depan, FSPMI memiliki peluang besar untuk mentransformasikan media sosial dari sekadar papan pengumuman digital menjadi ruang dialog dan pemberdayaan. Konten interaktif seperti polling, sesi tanya jawab, hingga siaran langsung pimpinan organisasi dapat membuka ruang partisipasi yang lebih setara. Reels berbasis testimoni anggota, kisah personal di balik aksi, serta seri edukasi hak buruh dalam format singkat berpotensi memperluas jangkauan sekaligus meningkatkan engagement.
Lebih jauh, integrasi narasi offline dan online perlu diperkuat. Aksi di jalanan tidak hanya didokumentasikan, tetapi juga diceritakan: siapa buruhnya, apa dampaknya bagi kehidupan mereka, dan mengapa publik perlu peduli. Dengan pendekatan ini, media sosial tidak hanya menjadi alat mobilisasi internal, tetapi juga jembatan empati dengan masyarakat luas.
Pada akhirnya, media sosial merupakan medan perjuangan baru bagi gerakan buruh. FSPMI telah membangun kehadiran digital yang konsisten dan kredibel. Tantangan berikutnya adalah bagaimana menghidupkan ruang digital tersebut agar tidak hanya didengar, tetapi juga dirasakan dan direspons. Di sinilah komunikasi tidak lagi sekadar menyampaikan tuntutan, melainkan membangun makna bersama tentang keadilan dan kesejahteraan pekerja di era digital.
