KARAWANG, Jabartime.com – Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan sosial kepada anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).
Bantuan ini merupakan bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan dasar anak, termasuk kebutuhan pendidikan dan pengasuhan, dengan nominal sebesar Rp200.000 per anak per bulan yang dicairkan setiap enam bulan sekali, sehingga totalnya menjadi Rp1.200.000 per anak per semester.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos Karawang, Asep Ahmad mengatakan bahwa sasaran bantuan ini adalah anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu dan telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTCN), yang sebelumnya dikenal sebagai DTKS.
“Kebutuhan dasar anak itu termasuk pengasuhan dan pendidikan. Jadi bantuan ini untuk mendukung itu. Nilainya Rp200 ribu per anak setiap bulan, dan dibagikan setiap 6 bulan. Jadi satu anak mendapat Rp1,2 juta dalam satu semester,” jelasnya, Senin (16/6).
Menurut Asep, hingga saat ini terdapat sekitar 3.000 anak yang tersebar di berbagai LKSA di Karawang. Namun, angka tersebut masih akan disesuaikan kembali dengan data anak yang benar-benar masuk ke dalam DTCN.
“Kemungkinan nanti yang benar-benar memenuhi syarat itu sekitar 2.000 sampai 2.500 anak, karena kita masih harus cocokkan dengan data DTCN,” tambahnya.
Tahun ini, tercatat ada sekitar 55 proposal dari LKSA yang masuk ke Dinsos. Namun setelah proses verifikasi administratif, kemungkinan yang akan menerima bantuan hanya sekitar 49 LKSA.
Terkait sumber dana, bantuan untuk anak-anak LKSA ini berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).
“Untuk pendanaan nya sendiri itu berasal dari sana DBHCHT untuk bantuan LKSA,” tambahnya.
Sementara itu, mengenai program bantuan lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), hingga pertengahan Juni ini Dinsos Karawang belum menerima informasi resmi terkait jadwal pencairan.
“PKH sampai sekarang belum cair. Informasi dari Kementerian sih katanya minggu ini. Tapi kita juga belum tahu apakah nanti disalurkan lewat PT Pos seperti tahun lalu, atau lewat Himbara (Himpunan Bank Negara) seperti BNI atau BRI,” pungkasnya.
