KARAWANG, Jabartime.com – Gelombang kritik atas kunjungan kerja (kunker) rombongan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang bersama Dewan Pengupahan Kabupaten Karawang ke Bali terus menguat.
Kali ini, aliansi mahasiswa Komite Rakyat Sipil Karawang mengumumkan akan menggelar aksi besar-besaran menuntut transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran perjalanan dinas dengan nilai mencapai Rp255 juta.
Sekretaris Ikatan Senat Mahasiswa Hukum (ISMAHI) Jawa Barat sekaligus koordinator aksi aliansi mahasiswa komite rakyat sipil Karawang, Silvan Daniel Sitorus menegaskan, langkah Disnakertrans melakukan kunker ke Bali di tengah kebijakan efisiensi anggaran Pemkab Karawang merupakan bentuk pemborosan dan pelecehan terhadap nalar publik.
“Kami anggap ini pelecehan terhadap nurani rakyat. Saat buruh menjerit kehilangan pekerjaan, saat pengangguran semakin membludak dan APBD sedang ketat, pejabat justru plesiran ke Bali dengan dalih kunjungan kerja. Ini jelas tindakan tidak bermoral,” tegas Silvan, Selasa (4/11/2025).
Menurut Silvan, Disnakertrans seharusnya fokus pada persoalan mendasar ketenagakerjaan di Karawang, seperti PHK massal, pengangguran terbuka, dan sulitnya lowongan pekerjaan, bukan justru menghabiskan anggaran untuk kegiatan yang tidak memiliki urgensi langsung terhadap kepentingan masyarakat.
“Kalau memang ada nilai manfaat, buktikan! Publik berhak tahu berapa besar dana yang dihabiskan dan apa hasil konkret dari perjalanan itu. Jangan hanya alasan studi komparatif dan penguatan hubungan industrial, tapi faktanya jalan-jalan memakai uang rakyat,” sindirnya.
Silvan menegaskan, pihaknya akan menggerakkan ratusan kader dan simpatisan dari berbagai kampus untuk aksi besar-besaran di depan kantor Disnakertrans Karawang jika Disnakertrans tak kunjung memberikan penjelasan yang konkret.
Silvan mengatakan, tersebut itu disebut sebagai “gelombang perlawanan mahasiswa terhadap pejabat yang berpesta di tengah derita rakyat.”
“Kami beri ultimatum, jika dalam waktu dekat Kepala Disnakertrans tidak memberikan klarifikasi terbuka, kami akan mendesak DPRD Karawang membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut,” ujar Silvan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Disnakertrans Karawang masih bungkam dan belum memberikan klarifikasi apa pun terkait sorotan publik maupun rencana aksi mahasiswa tersebut.
