Sertifikasi Tidak Kunjung Cair, Ratusan Guru Geruduk Kantor Disdik

0
338

PURWAKARTA, Jabartime.com – Tunjangan Sertifikasi profesi tak kunjung cair, ratusan guru di Subang menggeruduk Kantor Dinas Pendidikan (disdik) Kabupaten Subang. Ratusan guru ini merupakan gabungan dari berbagai tingkatan sekolah di Kabupaten Subang. mereka mendatangi kantor disdik lantaran kecewa karena tunjangan serifikasi profesi mereka tidak kunjung cari di bulan keempat tahun 2018 ini padahal harusnya tunjangan sertifikasi ini cair per triwulan.

“Tuntutannya ingin cair kembali sertifikasi seperti yang sudah-sudah, karena tahun-tahun sebelumnya cair tapi sekarang alasannya ada permendikbud yang baru sehingga tidak akan di cairkan seperti itu jawabannya.” ujar Golim Sumantri Koordinator Aksi di sela-sela aksi Di depan Kantor Disdik Subang (19/04/2018).

Para guru k-2 menilai pembayaran sertifikasi ini sangat dibutuhkan pasalnya dengan tunjangan sertifikasi inilah para guru ini bisa untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari dan sudah menjadi hak yang harus mereka terima.

“intinya cari solusi terbaik, kalo belum ada solusi kami perwakilan dari guru SD dan SMP yang di angkat K2 akan datang kembali.” tambahnya.

Sementara menurut pihak Pinas Pendidikan Kabupaten Subang, belum dibayarkan Tunjangan Sertifikasi Guru k-2 di subang tersebut terkendala peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan no 10 no 2018 mengenai teknis pencairan yang baru di sahkan april 2018 lalu.

“sebetulnya ini salah persepsi penerjemahan aturan, berdasarkan permendikbud nomor 10 tahun 2018 itu kan pertanggal 9 april, jadi sebetulnya mereka masih punya hak untuK di bayarkan tunjangan profesinya dari bulan januari februari maret di triwulan pertama.” Ujar Rosa Operator Sintun Disdik Subang di dalam Kantor Disdik.

Adapun Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) nomor 10 Tahun 2018. Yang mengatur tentang Profesi, tunjangan khusus dan tambahan penghasilan guru PNSD.

“kami akan bantu memfasilitasi untuk memeperjelas stastus mereka dalam hal ini yang berwenang pada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Subang, agar mereka tetap menerima tunjangan profesi seusai yang tertuang di dalam permendikbud”. tambahnya.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here